Sangatta News – Pagi beranjak di kantor-kantor pemerintahan. Komputer dinyalakan, berkas pelayanan dirapikan, dan mesin presensi elektronik berbunyi menandai kehadiran para Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun bagi Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, deretan jejak digital di aplikasi e-Kinerja bukanlah bukti mutlak bahwa seorang pelayan publik telah benar-benar bekerja.
Penegasan menohok itu disampaikan Ardiansyah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sangatta, Selasa (28/7/2026). Di hadapan jajaran pimpinan dan staf Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), serta unit BLUD se-Kabupaten Kutim, Ardiansyah memberikan teguran sekaligus pengingat tajam.
“Begitu kita bekerja di institusi masing-masing, tidak hanya sekadar formalitas bekerja. Datang pagi kemudian kita absen e-Kinerja, pulang juga e-Kinerja, bukan hanya sekadar itu,” tegas Ardiansyah di hadapan para peserta.
Menurut Bupati, presensi hanyalah gerbang paling awal dari sebuah tanggung jawab moral yang jauh lebih besar. Nilai sejati seorang pegawai negeri tidak diukur dari ketepatan menit saat menempelkan jari di mesin absensi, melainkan dari faedah dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat setelah presensi itu tercatat.
Sentilan untuk Birokrasi Mekanis dan Rutinitas Formalitas
Ardiansyah menyentil kebiasaan sebagian aparatur yang terjebak dalam jebakan birokrasi mekanis—hadir secara fisik, namun absen secara pemikiran dan empati pelayanan. Ia meminta setiap ASN memiliki gambaran terang mengenai target kerja harian yang terukur, dapat dievaluasi, dan berorientasi pada penyelesaian masalah warga.
“Betul-betul begitu kita hadir, maka kita akan melihat hari ini saya kerjanya apa, kemudian saya harus mencatat laporan kerja saya hari ini apa, dan seterusnya. Bagaimana masyarakat bisa terlayani,” lanjutnya.
Isu efisiensi dan inovasi ini menjadi makin mendesak mengingat keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) serta penataan tenaga kerja di lingkup pemerintahan yang makin ketat. Dalam situasi keterbatasan tersebut, Ardiansyah menegaskan bahwa pola kerja lama yang ajek dan sekadar menggugurkan kewajiban tidak lagi bisa dipertahankan.
Kualitas pelayanan publik, lanjutnya, tidak boleh merosot hanya karena alasan keterbatasan personil. Di situlah inovasi dan efektivitas kerja dituntut untuk hadir sebagai jalan keluar.
Pesan Khusus untuk Sektor Kesehatan: Kepuasan Publik Adalah Rapor Utama
Pesan Bupati terasa kian berbobot lantaran ditujukan khusus kepada jajaran BLUD kesehatan. RSUD dan Puskesmas merupakan benteng terdepan pelayanan pemerintah tempat masyarakat datang membawa harapan, rasa sakit, dan kecemasan.
Oleh karena itu, Ardiansyah mewanti-wanti agar agenda Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja ini tidak cuma menjadi ajang melepaskan penat dari rutinitas kantor atau berburu sertifikat semata.
“Saya berharap kehadiran Saudara hari ini tidak hanya sekadar formalitas absensi mengikuti bimbingan teknis. Hari ini Saudara betul-betul mendiskusikan, menerapkan diri untuk mendapatkan masukan, bahkan berinovasi untuk mengeluarkan rencana yang dibawa kembali ke tempat masing-masing,” pungkas Ardiansyah.
Bagi Pemkab Kutim, laporan kinerja BLUD bukan sekadar tumpukan dokumen administratif penyerap anggaran. Laporan tersebut harus menjadi cermin jujur untuk mengukur kemudahan akses, kecepatan proses, dan tingkat kepuasan warga saat berobat.
“Melalui Bimtek ini, seluruh jajaran BLUD di Kutim diharapkan dapat membawa perubahan positif dan satu harapan baru demi peningkatan mutu serta kinerja pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat,” tutupnya.
Pesan Ardiansyah menjadi sinyal tegas bagi jajaran birokrasi di Kutai Timur: Presensi di pagi hari hanyalah awal melangkah, namun senyum dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang bermutu adalah muara akhir dari setiap pengabdian ASN.


Tinggalkan Balasan