Sangatta News – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan yang harus terus dirawat untuk mendukung pembangunan daerah. Karena itu, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) diminta menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Hal tersebut disampaikan Ardiansyah saat membuka Dialog dan Rapat Koordinasi (Rakor) Sarasehan Kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kabupaten Kutai Timur yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta, Senin (27/7/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Persatuan dalam Keberagaman untuk Mewujudkan Harmoni Sosial Menuju Kutai Timur Hebat”, kegiatan itu dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kutim Tejo Yuwono, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, pengurus FPK, serta sejumlah undangan.
Dalam sambutannya, Ardiansyah mengatakan persatuan di tengah keberagaman merupakan modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia mampu bertahan sebagai bangsa besar karena mampu menjaga kebersamaan di tengah perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya.
“Keberagaman bukan hambatan, tetapi kekuatan yang harus terus kita pelihara. Persatuan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ardiansyah menilai FPK memiliki peran strategis dalam memperkuat semangat pembauran masyarakat sekaligus menjaga harmoni sosial sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045. “Kita ingin Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat internasional, dan itu hanya dapat dicapai jika persatuan tetap terjaga,” tegasnya.
Bupati juga mengapresiasi kondisi keamanan dan kerukunan di Kabupaten Kutai Timur yang tetap kondusif meski dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, agama, adat, dan budaya yang beragam. Karena itu, ia meminta seluruh pengurus FPK terus memperkuat komunikasi dan kebersamaan di tengah masyarakat agar berbagai potensi konflik dapat dicegah sejak dini.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi salah satu pendorong sekaligus barometer keberhasilan pembangunan daerah. Apa yang dilakukan FPK hari ini sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat persatuan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kutim Albert mengatakan dialog dan rakor tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat persatuan, merawat toleransi, serta memperkokoh pembauran antarmasyarakat di Kabupaten Kutai Timur.
Menurutnya, FPK dibentuk sebagai forum yang menghimpun berbagai unsur masyarakat guna memperkuat hubungan antarsuku, ras, budaya, dan adat istiadat sesuai pedoman nasional.
“Kami memastikan FPK Kutai Timur siap membantu, mendukung, dan menyukseskan seluruh program kepala daerah. Kehadiran FPK harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat semangat persatuan menuju Kutai Timur Hebat,” ujar Albert.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Rakhmad Rahadian, Ketua FPK Provinsi Kalimantan Timur Syahri Jaang, serta AKP Andi Husin dari Densus 88 Antiteror Polda Kalimantan Timur.


Tinggalkan Balasan