DPMDes Kutim Hidupkan Lagi Kolaborasi Lima Desa Melalui Program PKP

Sangatta News — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) resmi menekan tombol refresh pada Program Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP). Sempat tidak aktif, program strategis ini kini ditata ulang untuk memperkuat fondasi ekonomi kolektif di tingkat akar rumput.

Langkah perdana yang diambil adalah melakukan “bedah rumah” pada kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) sebagai motor penggerak kolaborasi antarwilayah. Penataan ulang ini difokuskan pada satu kawasan prioritas yang mengintegrasikan lima desa di dua kecamatan penyangga.

Dua desa berada di Kecamatan Teluk Pandan yakni Desa Teluk Pandan dan Desa Kandolo sementara tiga desa lainnya yakni Desa Sangatta Selatan, Desa Sangkima, dan Desa Teluk Singkama berada di Kecamatan Sangatta Selatan.

Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, melalui Kabid Kerja Sama Desa, Tri Wahyuni, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus membenahi aspek manajerial yang sebelumnya sempat kendur.

“Kami memfasilitasi pembentukan kembali BKAD karena sebelumnya sempat tidak aktif. Kepengurusan yang lama perlu diperbarui agar roda organisasi bisa kembali berlari optimal,” tegas Tri Wahyuni saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/1/2026).

Aktifnya kembali BKAD bukan sekadar urusan administratif. DPMDes Kutim telah menyiapkan peta jalan (roadmap) besar, yakni mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

Bumdesma diproyeksikan menjadi entitas bisnis profesional yang mengelola potensi lintas desa. Dengan skala usaha yang lebih besar, kawasan ini diharapkan mampu mencapai kemandirian ekonomi yang jauh lebih tangguh dibandingkan jika desa bergerak sendiri-sendiri.

Optimisme kebangkitan program ini bukan tanpa alasan. Program PKP yang sudah dirintis sejak 2017 ini memiliki rekam jejak yang membanggakan. Tahun lalu, kawasan Teluk Pandan dan Sangatta Selatan sukses menyabet prestasi dalam lomba bidang kawasan tingkat kementerian.

“Capaian prestasi ini adalah modal kuat. Kami terus berkoordinasi dengan Kemendes PDTT agar dukungan anggaran dan bantuan fisik dari pusat tetap mengalir deras ke kawasan ini,” tambah Tri Wahyuni.

Terkait pendanaan, DPMDes memposisikan diri sebagai fasilitator teknis dan navigator yang memastikan sinkronisasi program antara desa, daerah, dan pusat berjalan harmonis. Dengan struktur yang lebih solid, diharapkan setiap bantuan dari kementerian dapat dieksekusi dengan lebih transparan dan tepat sasaran.