Empat Pejabat Eselon II Kutim Lulus PKN II LAN RI, Siapkan Empat Inovasi Strategis Pelayanan Publik

Sangatta News — Reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat suntikan energi baru. Empat pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi dinyatakan lulus dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Prosesi penutupan pelatihan kepemimpinan tingkat tinggi tersebut berlangsung khidmat di Lantai 3 Gedung Auditorium Pusat Pelatihan dan Pengembangan serta Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) LAN RI, Samarinda, pada Kamis (1/10/2026). Kegiatan ditutup resmi oleh Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA., serta disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Dr. Rahmat, dan jajaran perwakilan kepala daerah se-Kaltim.

Keberhasilan para pejabat Kutim ini tidak hanya ditinjau dari kualifikasi akademis, melainkan diukur dari dampak nyata proyek perubahan (proper) yang dirancang secara presisi untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Empat proyek perubahan yang siap diimplementasikan secara bertahap tersebut mencakup:

1. Trisno (Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim)

Mencetuskan proyek bertajuk “Transformasi Tata Kelola Program Unggulan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Kerangka Kerja KAKS MANTAP”. Inovasi ini memfokuskan pada penguatan arsitektur perencanaan dan eksekusi program-program prioritas Pemkab Kutim agar lebih terukur, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

2. Ronny Bonar H. Siburian (Kadis Kominfo Staper Kutim)

Menghadirkan “Transformasi Ekosistem Pelayanan Publik Digital Kutim (Terpadu Digital Kutai Timur)”. Inovasi ini menyatukan berbagai kanal layanan publik yang selama ini terfragmentasi ke dalam satu portal digital terintegrasi demi mewujudkan layanan yang cepat, akuntabel, dan efisien.

3. dr. Yuwana (Kepala Dinas Kesehatan Kutim)

Menginisiasi gerakan “PENTAS KUTIM” (Pelayanan Terpadu Serentak di Kutai Timur). Terobosan ini dirancang sebagai taktik akselerasi penanganan dan penurunan angka stunting melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor serta intervensi kesehatan terpadu hingga tingkat desa.

4. Jainuddin (Sekretaris DPRD Kutim)

Mendobrak tata kelola sekretariat legislatif lewat “SAPA DEWAN” (Sistem Aplikasi Pelayanan Kedewanan). Inovasi ini mengintegrasikan ekosistem digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan responsivitas layanan administrasi kedewanan dan menyerap aspirasi publik secara interaktif.

Mewakili Bupati Kutai Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, yang hadir secara langsung menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian kolektif empat pimpinan instansi tersebut.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian PKN II bukan merupakan panggung akhir, melainkan titik mula untuk membuktikan kapasitas kepemimpinan adaptif di tengah dinamisnya tuntutan masyarakat.

“Kelulusan ini adalah langkah awal yang sangat krusial. Proses panjang penyusunan proyek perubahan selama pelatihan telah menempa para pejabat menjadi motor penggerak perubahan yang sesungguhnya di lingkungan kerja birokrasi Kutim. Jadilah pemimpin yang adaptif, terus lakukan inovasi, karena tantangan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat akan terus berkembang dari waktu ke waktu,” tambahnya.

Pelaksanaan PKN II Angkatan X Tahun 2026 diikuti oleh 65 peserta dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah se-Indonesia—termasuk 34 peserta dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 6 dari Pemkot Samarinda, serta 4 dari Pemkab Kutai Timur. Secara keseluruhan, 64 peserta dinyatakan lulus, dengan 16 orang meraih predikat Sangat Memuaskan dan 47 orang meraih predikat Memuaskan.

Melalui kelulusan 100 persen pejabat utusannya, Pemkab Kutim optimistis bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan pimpinan tinggi ini dapat mengekskalasi kinerja birokrasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang semakin modern, transparan, dan berdampak langsung bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.