Pemkab Kutim Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Lahan 8 Hektare Siap dengan Target Lelang Tahap 3B

Sangatta News — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan komitmen serius dalam menghadirkan Sekolah Rakyat (SR) sebagai jawaban atas ketimpangan akses pendidikan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Langkah ini diakselerasi lewat agenda konsultasi teknis sekaligus kunjungan kerja jajaran Pemkab Kutim ke Kota Samarinda untuk mematangkan konsep bangunan, pola pengasuhan, serta melengkapi 12 persyaratan teknis dari pemerintah pusat.

Rombongan Pemkab Kutim yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Noviari Noor, bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra, Trisno, serta Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menyisir langsung rintisan Sekolah Rakyat di Samarinda guna menyerap formulasi tata kelola yang ideal.

Bukan sekadar sarana belajar-mengajar biasa, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai strategi intervensi sosial terpadu berbasis asrama (boarding school) yang menjamin hak dasar anak-anak dari keluarga tidak mampu agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Setelah kita melihat secara langsung, ini menguatkan analisa dan kesimpulan kita di awal. Ini adalah konsep sosial sebagai jaminan negara terhadap generasi penerus bangsa,” tegas Noviari Noor.

Demi memboyong proyek vital ini ke Bumi Etam, Pemkab Kutim membidik masuk dalam kualifikasi Tahap 3B (yang mencakup 11 lokasi nasional) agar dapat segera mengikuti proses lelang fisik pembangunan. Dari 12 kriteria ketat yang dipersyaratkan Kementerian Sosial dan tim Satuan Kerja (Satker) Pusat, Kutim telah berhasil mengamankan sejumlah kualifikasi krusial.

Pemerintah daerah telah menyediakan lahan seluas 8 hektare di kawasan Jalan Simono, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, yang saat ini telah rampung menjalani pembersihan lahan (land clearing).

Sejumlah dokumen pendukung dan jaminan infrastruktur dasar pun telah mengantongi lampu hijau seperti surat pernyataan minat, dokumen hibah, serta jaminan lahan bebas sengketa. Juga dokumen peta geospasial serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Termasuk komitmen pasokan air bersih dari PDAM, daya listrik dari PLN, serta jaringan telekomunikasi dari Telkom. Dari sisi target sasaran, basis data calon peserta didik yang bersumber dari desil 1 dan 2 (masyarakat paling rentan) Kementerian Sosial.

Saat ini, Pemkab Kutim bersama Dinas Pekerjaan Umum Kaltim dan BPN tengah menyelesaikan sisa persyaratan teknis, meliputi pemetaan topografi, analisis struktur tanah (soil test), pekerjaan cut and fill, serta penerbitan sertifikasi lahan.

Untuk tahap awal operasional, Sekolah Rakyat di Kutai Timur dirancang untuk menampung 10 Rombongan Belajar (Rombel) lintas jenjang. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) ada  6 Rombel,  jenjang SMP 2 Rombel serta jenjang SMA 2 Rombel.

Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa seluruh calon siswa akan melewati proses pengusulan proposal dan asesmen ketat. Keunggulan dari skema Sekolah Rakyat ini terletak pada dampak sistemik yang menyasar hingga ke tingkat keluarga siswa.

Saat anak menjalani pendidikan dan pembentukan karakter di asrama, orang tua mereka juga akan diasesmen oleh Kementerian Sosial. Hasil asesmen keluarga tersebut menjadi pintu masuk bagi program jaring pengaman sosial lainnya, seperti bantuan modal usaha hingga program Bedah Rumah.

“Kami terus menindaklanjuti dan melengkapi persyaratan yang masih kurang. Untuk lahan sudah disiapkan, begitu juga calon penerima manfaat. Tinggal beberapa dokumen teknis yang sedang berproses agar Kutim bisa melanjutkan ke tahap lelang,” ungkap Ernata.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi M. Ishak, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemkab Kutim. Ia menggarisbawahi bahwa kunci utama keberhasilan Sekolah Rakyat terletak pada kejelasan status lahan serta kuatnya sinergi antar-perangkat daerah.

“Jangan melihat Sekolah Rakyat hanya sebagai urusan sosial atau pendidikan. Ending dari kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa memutus rantai kemiskinan. Karena itu semua pihak harus berkolaborasi,” imbau Andi M. Ishak.

Selain infrastruktur fisik, masukan berharga juga datang dari Dinsos PM Kota Samarinda mengenai krusialnya penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemkab Kutim diimbau mulai memetakan formasi tenaga pengajar, tenaga kependidikan, serta wali asuh dan wali asrama. Kesiapan tenaga pendamping ini dinilai sangat menentukan agar proses transisi menuju sekolah permanen dapat berjalan mulus tanpa hambatan operasional.