Perkuat Budaya Integritas, Pemkab Kutim Siap Unjuk Gigi di Pariwara Antikorupsi KPK 2026

Sangatta News — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengonfirmasi kesiapannya untuk berpartisipasi aktif dalam ajang nasional Pariwara Antikorupsi 2026 yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Keikutsertaan ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen nyata Pemkab Kutim dalam memperkuat budaya integritas, transparansi, serta pencegahan korupsi di lingkungan tata kelola pemerintahan dan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, usai mengikuti sesi Zoom Meeting Konsultasi Daring Pariwara Antikorupsi 2026 bersama jajaran KPK RI di Sangatta, Rabu (22/7/2026).

Bupati Ardiansyah mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim tengah merampungkan konsep materi kampanye yang akan dilombakan sebelum melakukan pendaftaran resmi dalam kurun satu hingga dua hari ke depan.

“Kita ingin ikut mendaftar, insyaallah segera kita daftarkan. Saat ini kami masih menyiapkan konsep dan merancang materi kampanye yang inovatif agar pesan pencegahan korupsi ini efektif dan berdampak luas,” ujar Ardiansyah.

Sebagai langkah cepat, Bupati langsung menginstruksikan Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim untuk mengawal pemenuhan dokumen dan data teknis. Ia juga meminta keterlibatan aktif lintas Perangkat Daerah (PD) agar pesan antikorupsi yang diusung benar-benar solid dan merepresentasikan kondisi daerah.

Materi kampanye ini nantinya dikembangkan berbasis temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis KPK, sehingga poin edukasi yang disampaikan berfokus pada pembenahan celah kerawanan di birokrasi.

Pariwara Antikorupsi merupakan program kampanye publik serentak yang melibatkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ajang ini mendorong pemda untuk menyebarluaskan nilai-nilai integritas secara kreatif melalui berbagai saluran komunikasi publik.

Seluruh karya kampanye akan dinilai oleh dewan juri independen yang ditunjuk KPK, di mana peserta dengan strategi komunikasi paling efektif dan berdampak akan menganugerahi penghargaan Pariwara Antikorupsi 2026.

Melalui momentum ini, Pemkab Kutim berharap tidak hanya sekadar mengejar piala penghargaan, tetapi juga menjadikan kampanye ini sebagai pemicu transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan di tanah Kutai Timur.