Sangatta News — Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan berbasis data akurat kembali menunjukkan tren positif. Lewat koordinasi masif, penginputan data sektoral di Portal Satu Data Kutim kini berhasil menyentuh angka 97,3 persen, dengan total 3.765 indikator pembangunan yang resmi terverifikasi.
Capaian ini menandai lompatan performa yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencatatkan persentase sebesar 77,01 persen.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, menegaskan bahwa ketersediaan data yang valid dan terintegrasi merupakan fondasi mutlak dalam memetakan arah kebijakan daerah secara presisi.
Dari total 3.870 indikator data yang disepakati bersama dalam Forum Satu Data Daerah untuk target tahun 2026, Diskominfo Staper Kutim bertindak sebagai walidata yang menjembatani pengumpulan data dari 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku produsen data.
Menurut Ronny, angka penginputan yang melonjak tajam ini mencerminkan kian solidnya komitmen antar-OPD di lingkup Pemkab Kutim dalam memperbarui data sektoral secara akuntabel.
“Data yang berkualitas menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan, sehingga apa yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah di lapangan. Ini bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan acuan utama eksekusi program,” papar Ronny.
Selain menjadi landasan internal bagi Pemkab Kutim dalam menyusun prioritas anggaran dan evaluasi pembangunan, keterbukaan Portal Satu Data ini juga diperuntukkan bagi masyarakat luas.
Akses data yang semakin padat dan objektif diharapkan dapat menunjang keterbukaan informasi publik, mempermudah akademisi maupun pelaku usaha dalam melihat potensi daerah, serta memberikan gambaran riil mengenai perkembangan pembangunan di Kutai Timur secara transparan.
Melalui capaian 97,3 persen ini, Pemkab Kutim membuktikan langkah nyatanya menuju transformasi digital pemerintahan yang efektif, terukur, dan berbasis pada kenyataan berbasis data (data-driven policy).


Tinggalkan Balasan