Kutim Bentengi Sistem Digital, Diskominfo Staper Gandeng BSSN Terapkan Instrumen IKASANDI

Sangatta News — Di tengah masifnya transformasi menuju e-Government dan Pemerintahan Digital (PEMDI), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bergerak cepat mengantisipasi potensi ancaman siber. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper), Pemkab Kutim resmi memperkuat pertahanan informasi daerah dengan menerapkan Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI).

Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh data publik, aplikasi layanan, serta jaringan komunikasi pemerintah berada dalam ekosistem yang aman, andal, dan kebal dari peretasan.

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, menegaskan bahwa membangun benteng siber tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah atau parsial, melainkan butuh kesiapan utuh dari regulasi hingga infrastruktur TIK.

“Penguatan keamanan informasi butuh kesiapan menyeluruh, mulai dari kebijakan, SDM, tata kelola, hingga infrastruktur teknologi. Kami memanfaatkan self-assessment IKASANDI ini untuk memetakan posisi kita saat ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Ronny.

Sebagai persiapan awal, Diskominfo Staper Kutim telah merampungkan serangkaian studi komparatif dan koordinasi intensif bersama Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur guna menyelaraskan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan data.

Tak berhenti di situ, Pemkab Kutim juga mendapatkan asistensi langsung dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selama dua hari. BSSN memberikan pembekalan teknis terkait pemahaman indikator IKASANDI, validasi bukti digital (evidence), hingga teknik mitigasi risiko kebocoran data.

Ronny menegaskan bahwa keikutsertaan Kutim dalam penilaian IKASANDI bukanlah ajang seremonial untuk sekadar berburu skor atau pemenuhan kelengkapan administrasi semata.

“Penerapan IKASANDI tidak boleh berhenti sebatas administrasi penilaian. Kami tidak hanya mengejar nilai tinggi, tetapi bagaimana hasil pengukuran ini benar-benar menjadi dasar untuk memperbaiki dan memperkuat keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan dukungan infrastruktur TIK yang kian matang serta pendampingan langsung dari BSSN, Pemkab Kutim optimis mampu menciptakan ruang siber yang tangguh demi mendukung suksesnya pelayanan publik berbasis digital di Bumi Etam.