Sangatta News — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergerak cepat mengakselerasi roda perekonomian demi mengejar target pertumbuhan nasional sebesar 6 persen pada akhir tahun 2026. Langkah strategis ini ditempuh lewat dua pilar utama, yakni percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penguatan iklim investasi berbasis hilirisasi industri.

Kebutuhan untuk memacu laju pertumbuhan ini makin mengemuka setelah angka pertumbuhan ekonomi Kutai Timur pada triwulan pertama tahun ini tercatat baru menyentuh level 1,7 persen. Kendati demikian, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (7/9/2026), Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menegaskan optimismenya untuk terus menggenjot seluruh potensi daerah.

“Kita kejar pertumbuhan ekonomi itu, mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target nasional sebesar 6 persen,” ujar Mahyunadi mantap usai mengikuti rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota triwulan II tersebut.

Dinamika perekonomian Kutai Timur memang memperlihatkan grafik fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah ini sempat mencatatkan lompatan pertumbuhan impresif di atas 9 persen pada tahun 2024, sebelum akhirnya melambat cukup signifikan ke angka 1,09 persen pada 2025. Meski demikian, secara akumulatif rata-rata laju ekonomi daerah masih terbilang stabil di kisaran 5,5 persen per tahun.

Guna mengembalikan tren positif tersebut, Pemkab Kutim menaruh tumpuan besar pada penguatan sektor hilirisasi industri sebagai mesin penggerak baru. Salah satu proyek strategis yang menjadi andalan adalah pembangunan fasilitas hilirisasi etanol di kawasan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) yang baru saja melangsungkan prosesi groundbreaking.

Tak hanya mengandalkan proyek fisik skala besar, Mahyunadi juga memastikan formulasi kebijakan ekonomi daerah akan dirancang berbasis data empiris yang kuat. Pemkab Kutim bakal menggandeng akademisi dari perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan Timur untuk mengkaji seluruh indikator ekonomi secara komprehensif, sehingga langkah intervensi yang diambil pemerintah daerah nantinya benar-benar presisi dan tepat sasaran.